Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) merupakan transformasi dari nama sebelumnya yaitu Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis). Perubahan nama tersebut bertujuan untuk mengefisiensikan dan mengefektivitaskan penataan organisasi. Secara struktural, LLDIKTI merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) yang memiliki tugas melaksanakan fasilitasi mutu penyelenggaraan Pendidikan tinggi di wilayah kerjanya sebagaimana tercantum dalam  Permendikbudristek nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Perubahan nama organisasi dari kopertis menjadi LLDIKTI Wilayah IV serta sejarah sebagaimana gambar di bawah ini:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2017 Pasal 12

 

  • Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi:
  1. Informasi tentang profil kementerian dan upt yang meliputi:
  2. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi masing-masing ppid; dan
  3. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan organisasi, profil singkat pejabat struktural.
  4. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan paling sedikit terdiri atas:
  5. Nama program dan kegiatan;
  6. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan, serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
  7. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
  8. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
  9. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
  10. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas sesuai organisasi dan tata kerja kementerian;
  11. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat seperti informasi beasiswa;
  12. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat di lingkungan kementerian; dan
  13. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik;
  14. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup kementerian berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
  15. Ringkasan laporan keuangan yang paling sedikit terdiri atas:
  16. Rencana dan laporan realisasi anggaran;
  17. Neraca;
  18. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi; dan
  19. Daftar aset dan investasi;
  20. Ringkasan laporan akses informasi publik yang paling sedikit terdiri atas:
  21. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
  22. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
  23. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak; dan
  24. Alasan penolakan permohonan informasi publik.
  25. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik dan paling sedikit terdiri atas:
  26. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan; dan
  27. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan;
  28. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi;
  29. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat yang mencakup tugas dan wewenang maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari unit kerja;
  30. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  31. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat pada unit kerja.

 

2. Selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ppid atas persetujuan atasan ppid yang bersangkutan dapat memberikan informasi terbuka yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

Wilayah kerja LLDIKTI saat ini terbagi ke dalam 16 wilayah yang salah satunya adalah LLDIKTI Wilayah IV. Dalam melaksanakan tugasnya cakupan wilayah kerja meliputi provinsi Jawa Barat dan Banten.

Kantor LLDIKTI Wilayah IV saat ini berlokasi di Jl. P.H.H Mustofa No. 38 Bandung dan LLDIKTI Wilayah IV juga memiliki sarana Gedung diklat yang berada di Jl. Raya Jatinangor KM. 20 Sumedang, dengan didukung sarana dan prasarana seluas 7045 m2 yang meliputi 3 Gedung Kantor, Unit Layanan Terpadu, Perpustakaan, Tempat Ibadah, dan 9.964 m2 untuk Gedung Diklat seluas yang terletak di Jatinangor Kab Sumedang.

 

Dalam melaksanakan tugasnya LLDIKTI Wilayah IV juga didukung oleh 61 orang pegawai negeri sipil, 736 dosen PNS Dpk serta 38 orang PPNPN dengan struktur organisasi dan daftar sebagai berikut:

 

Struktur Organisasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV